TANGERANG – Salah satu penyebab saluran drainase menjadi buruk di kavling DPR Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang karena maraknya bangunan di lokasi tersebut. Resapan air kian menyempit sehingga mudah terdampak bencana banjir.
Belum lagi persoalan perijinan bangunan di wilayah tersebut yang hingga kini masih menjadi polemik karena tak sesuai peruntukan. Dalam hal ini, ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, pasca inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD beberapa waktu lalu itu kembali disoroti oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto.
Politisi partai Gerindra itu mengaku akan segera memanggil pihak-pihak terkait di antaranya; Satpol PP, DPUPR, Dinas Perkim, DPMPTSP Kota Tangerang. Pemanggilan itu berkaitan dengan progres pemeriksaan pasca sidak yang dilakukan DPRD.
“Kami sudah meminta Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dinas Perkim, untuk menganalisa drainase dan perizinan serta merekomendasikan Satpol PP untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai peruntukan,” kata Turidi, Senin (27/1/2020).
“Akan tetapi sampai saat ini belum juga ada penertiban bangunan di Kavling DPR blok A,” lanjutnya.
Sebelumnya, menurut Turidi, kavling DPR blok A tidak pernah tertimpa banjir seperti saat ini. Warga kenanga, kata Turidi, sudah bereaksi dengan melaporkan persoalan banjir lantaran drainase yang buruk, sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik.
“Kami sudah perintahkan Dinas PUPR dan Dinas Perkim untuk mengecek drainase di kavling DPR layak atau tidak,” katanya.
Ia juga meminta kepada Dinas Perkim dan Satpol PP untuk segera menertibkan bangunan yang membandel di wilayah tersebut, supaya sesuai dengan peruntukan serta aturan pembangunan.
“Pembatasan pembangunan tugas perizinan, kami hanya minta Dinas Perkim dan Satpol PP bertindaktegas. Karena kami temukan bangunan tak sesuai peruntukan, salah satunya gudang alat berat yang berpotensi merusak jalan,” tegasnya. (HMI)
