PANDEGLANG – Pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram atau gas melon. Namun kebijakan ini justru ditentang masyarakat. Khusunya warga Pandeglang.
Tirto salah satu warga Banjar mengaku menolak wacana tersebut karena dinilai banyak masyarakat yang bergantung pada gas melon.
Sementara Saiful warga kecamatan Mekarjaya meminta agar kebijakan pencabutan subsidi gas melon dibatalkan. “Menyusahkan masyarakat dan kami nanti jadi kemahalan beli gas,” katanya, Kamis (23/1/2020).
Sedangkan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menolak wacana pemerintah pusat yang akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram. Sebab, banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada gas melon tersebut.
Kata dia, jika ada kerugian yang disebabkan dari adanya subsidi, sebaiknya pemerintah memperketat regulasi atau penyalurannya bukan malah mencabut subsidi. Sebab dengan dihapuskan subsidi untuk gas 3 kilogram masyarakat kecil jelas merasa diberatkan.
“Sangat prihatin dan tidak setuju. Karena ketika dicanangkan dulu itu kan untuk warga miskin. Kami harap ditunda karena ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kecil. Walaupun sekarang banyak kerugian, saya rasa kerugian itu karena dimanfaatkan oleh orang menengah ke atas,” kata Tanto.
Ia berharap pemerintah pusat memperbaiki sistem pendistribusian dan pengawasan gas elpiji 3 kilogram bukan menghapus subsidinya. Dengan begitu, masyarakat yang notabenenya mampu, tidak bisa memanfaatkan fasilitas bagi warga miskin.
Tanto khawatir, jika subsidi gas elpiji 3 kilogram dicabut akan menyebabkan inflasi. Apalagi, saat ini Pemkab Pandeglang sedang kembali memulihkan ekonomi yang hancur akibat tsunami Selat Sunda.
“Oleh karena itu perlu ada perbaikan manajemen saja dalam distribusi, tidak dipangkas subsidinya sehingga tepat sasaran bagi masyarakat miskin,” jelasnya. (dhe)
